GenPI.co – Anggota IV DPR Yohanis Fransiskus Lema menolak praktik komersialisasi secara brutal di Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Menurutnya pembatasan kuota pengunjung yang bertujuan untuk menjaga konservasi dengan menekan dampak negatif pariwisata tidak boleh komersialisasi pariwisata oleh kelompok atau golongan tertentu.
“Pada prinsipnya saya menyetujui pembatasan pengunjung dalam kajian Daya Dukung Daya Tampung Wisata (DDDTW) yang dilakukan oleh para ahli,” ujar Ansy Lema di Jakarta, Sabtu (16/7).
BACA JUGA: Timsus mendadak Batal Rapat Kasus Penembakan di Rumah Ferdy Sambo
Namun, lanjut Ansy, mengapa pembatasan pengunjung yang katanya dilakukan untuk menjaga konservasi malah menjadi ajang komersialisasi secara berlebihan.
“Ini kritik keras saya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penjaga konservasi di Indonesia,” tegasnya.
BACA JUGA: JK Beber Duet Pemersatu Bangsa, Ternyata Bukan Anies-Puan
Ansy mempertanyakan dalam studi Daya Dukung Daya Tampung Wisata (DDDTW) yang merekomendasikan pembatasan, tetapi di saat bersamaan KLHK memberikan ijin ke PT. Flobamor sebagai pengelola tunggal.
“Tidak benar atas nama konservasi, lalu dijawab dengan mengenakan tarif masuk yang tinggi. Memangnya negara ini hanya milik yang bayar? Di mana letak keadilan sosial?,” tegasnya.
BACA JUGA: KKB Papua Makin Brutal, Jenderal Andika Harus Turun Tangan
Ansy menerangkan, agar dana bisa masuk secara optimal ke kas pemerintah daerah, maka penjualan tiket bisa dilakukan melalui platform digital atau e-commerce.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
Artikel ini bersumber dari www.genpi.co.
