korannews.com – Sejumlah negara anggota G20 berkomitmen mengucurkan dana sebesar 1,4 miliar dollar AS untuk kebutuhan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi.

Program PPR ini berada dibawah pengelolaan Financial Intermediary Fund (FIF) atau Dana Perantara Keuangan.

Adapun FIF merupakan pengelolaan dana yang berada di bawah pengawasan Bank Dunia (World Bank) dan panduan teknis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pembentukan FIF merupakan salah satu agenda dalam Presidensi G20 ndonesia.

Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi (PPR-FIF) pun telah menggelar rapat perdana secara virtual pada 8-9 September 2022 lalu.

Pertemuan itu dihadiri oleh para donor dan mitra, yang terdiri dari perwakilan Uni Eropa, Amerika Serikat, Italia, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Uni Emirat Arab, Spanyol, Australia, Singapura, Norwegia, dan Selandia Baru.

Kemudian dihadiri pula donor non-negara seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates, Yayasan Rockefeller, Wellcome Trust, Amref Health Africa, Global Health Council, selain Bank Dunia dan WHO.

Para peserta pertemuan juga telah memilih dua Ketua (co-chairs) Dewan Pengelola FIF yakni Muhamad Chatib Basri dari Indonesia dan Daniel Ngajime, Menteri Kesehatan Rwanda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penguatan arsitektur kesehatan global adalah isu prioritas utama dalam Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Oleh karena itu, pertemuan tersebut merupakan tonggak penting dalam menghasilkan tindakan nyata.

“Terima kasih telah mengembangan dan merancang PPR FIF dengan komitmen bersama yang kuat untuk mewujudkan inklusivitas dengan tata kelola dan pengaturan operasi yang simpel dan fleksibel serta memiliki keterikatan yang kuat dengan G20,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/9/2022).

Sementara itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom turut menyampaikan apresiasi kepada para anggota G20 dan pemangku kepentingan lainnya atas komitmennya untuk memperkuat FIF bagi PPR pandemi.

“Covid-19 mengajarkan kita untuk menerapkan langkah-langkah dalam rangka membuat dunia lebih aman. Negara-negara anggota WHO telah menegaskan bahwa regulasi kesehatan internasional harus tetap menjadi fondasi arsitektur kesehatan global,” jelas dia.

Adapun salah satu proposal utama FIF adalah untuk menyediakan dana bagi PPR. Selain itu, peran penting FIF juga untuk menutup kesenjangan dalam situasi yang kritikal secara global, regional, dan nasional, guna memperkuat kapasitas penerapan peraturan kesehatan internasional.

Program PPR-FIF sendiri, bertujuan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat upaya membangun pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, yang juga akan melengkapi upaya berbagai lembaga pembiayaan yang ada, dengan fleksibilitas untuk bekerja melalui berbagai lembaga pelaksana.

Meski menjadi bagian dari FIF, Indonesia dapat menerima manfaat langsung dari kontribusi yang dibayarkan, di mana Indonesia akan berposisi tidak hanya sebagai Founding Donor, tetapi juga dapat berposisi sebagai penerima dana.

Potensi penggunaan dana ini sendiri dapat membantu Indonesia dalam mencapai program reformasi kesehatan dalam negeri, khususnya untuk program atau kegiatan yang terkait dengan PPR pandemi.

Sejauh ini, terdapat 14 negara anggota G20 yang telah secara resmi berkomitmen atau menyatakan niatnya untuk berkontribusi bagi PPR-FIF. Selain itu, 3 negara undangan G20 juga telah menyampaikan dukungannya untuk berkontribusi.

Keyakinan akan potensi pengembangan PPR-FIF juga meluas di luar forum G20, tercermin dari kontribusi yang dijanjikan dari dua negara non-G20 serta tiga organisasi filantropi. Kontribusi resmi yang tercatat sejauh ini berjumlah sekitar 1,4 miliar dollar AS.

Untuk diketahui, upaya pembentukan PPR-FIF dimulai pada masa Presidensi G20 Italia 2021 dimana G20 membentuk Panel Independen Tingkat Tinggi untuk mengusulkan hal-hal utama terkait pembiayaan yang dapat diatur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mengurangi kerentanan dunia terhadap pandemi di masa depan. Upaya ini selanjutnya dibahas dan disepakati serta terwujud di bawah Presidensi Indonesia.