SURYA.CO.ID, JAKARTA – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ketahanan ekonomi nasional diuji dengan guncangan dari unprecendented global crisis pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020. Dalam merespon permasalahan yang berdampak pada multisektor tersebut, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya dengan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, namun juga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi.
Dengan berbagai kondisi tersebut, Pemerintah memberikan respon yang cepat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan menyiapkan berbagai bauran kebijakan stimulus yang didukung dengan sinergi serta kolaborasi berbagai pihak guna memastikan keberlangsungan hidup dan penghidupan (live and livelihood) masyarakat tetap terjaga.
Salah satu kebijakan tersebut yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kebijakan bantuan permodalan bagi UMKM dengan pemberian insentif tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen yang menjadikan bunga KUR menjadi 0 persen di tahun 2020 serta insentif tersebut dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 3persen. Pemerintah juga telah meningkatkan plafon KUR pada setiap tahun hingga mencapai Rp373,17 triliun pada tahun 2022.
Penyaluran KUR telah dimanfaatkan oleh UMKM dari berbagai kalangan masyarakat diantaranya wirausahawan baru, ibu rumah tangga, purna pekerja migran, kelompok tani dan nelayan, serta calon pekerja migran. Total outstanding KUR sendiri sejak tahun 2015 hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp530 triliun dan telah disalurkan bagi sekitar 36,56 juta debitur. Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) KUR pada 31 Mei 2022 masih tercatat berada di kisaran 1,03persen.
Pemerintah juga telah menginisiasi Program Kartu Prakerja guna meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia sekaligus menjadi semi bantuan sosial di tengah pandemi. Hingga gelombang ke-40 yang dibuka pada awal Agustus 2022, Program Kartu Prakerja telah mencatatkan lebih dari 13 juta penerima manfaat di 514 kabupaten/kota dengan pemberian nilai manfaat sebesar Rp3,55 juta per individu. Penerima manfaat di dominasi dari daerah pedesaan dan juga menyasar kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk purna pekerja migran, ibu rumah tangga, serta penyandang disabilitas.
Sebagai salah satu program government to people yang paling masif di dunia dengan memanfaatkan teknologi digital end-to-end, Program Kartu Prakerja telah menciptakan ekosistem tersendiri yang melibatkan 1.011 pelatihan aktif yang disiapkan oleh 179 lembaga pelatihan serta telah mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, UNDP, UNESCO, dan UNESCAP.
Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat di bidang ekonomi, Pemerintah juga senantiasa berkomitmen mendorong pemulihan UMKM melalui berbagai dukungan pembiayaan seperti KUR, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga Non-KUR, dan Penjaminan Kredit Modal Kerja. Pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp455,62 triliun yang diantaranya sebesar Rp64,68 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pemberian dukungan bagi UMKM dan korporasi.
Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai tidak kurang dari 60 juta dan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51persen serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional, UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian nasional dan menjadi salah satu pondasi dasar perekonomian bangsa yang kokoh serta terbukti memiliki daya tahan pada setiap masa krisis.
Dalam rangka menaikkan kelas dan daya saing UMKM, Pemerintah melalui berbagai inisiatif dan kebijakan terus mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital agar mampu memasarkan produknya melalui media digital atau e-commerce. Hingga Mei 2022, persentase UMKM on boarding telah mencapai 63,7 persen dari total target digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta atau telah mencapai 29,8 persen dari total jumlah UMKM.
Selain itu, dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem terutama bagi masyarakat yagn paling terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) untuk mendorong daya beli, kelangsungan usaha, dan penghidupan masyarakat pelaku usaha mikro di daerah yang terdampak pandemi. Program yang juga melibatkan TNI dan Polri tersebut, disalurkan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp600.000,00 kepada 2,76 juta penerima yang terdiri dari 1 juta PKL-W dan 1,76 juta nelayan yang tersebar pada 25 provinsi dan 212 kota/kabupaten.
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
