Setelah bertahun-tahun sakit berkepanjangan, mantan Presiden Angola, José Eduardo Dos Santos, meninggal pada hari Jumat di Barcelona, Spanyol pada usia 79.
Dos Santos adalah tokoh kontroversia. Ia akan dirindukan oleh banyak orang Angola yang memujinya sebagai arsitek negosiasi perdamaian yang mengakhiri perang saudara 27 tahun di negara itu pada tahun 2002. Tetapi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia selama 38 tahun pemerintahannya, Dos Santos adalah pemimpin yang kejam yang tidak ragu-ragu menggunakan lembaga penegak hukum dan sistem peradilan untuk mengintimidasi para pengkritiknya, jurnalis independen, dan pembela hak asasi manusia.
Sebelum pensiun pada tahun 2017, Dos Santos adalah presiden terlama kedua di Afrika, berkuasa pada tahun 1979. Pemerintahannya ditandai dengan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, masyarakat yang sangat miskin, kesenjangan, dan impunitas yang mengakar untuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan di luar hukum, penahanan bermotif politik, dan tindakan keras terhadap pers.
Pemerintahannya terkenal karena menganiaya para aktivis, termasuk Rafael Marques, yang mengungkap berbagai kasus korupsi tingkat tinggi dan pelanggaran hak asasi manusia, dan yang juga melakukan penyelidikan sensitif terhadap pelanggaran hak asasi manusia di daerah berlian Angola.
Pada 2015, pemerintah yang dipimpin Dos Santos menangkap sekelompok akademisi, mahasiswa, dan seniman yang menghadiri klub buku untuk membahas protes damai dan demokrasi. Pihak berwenang mendakwa mereka dengan kejahatan “tindakan persiapan pemberontakan” dan “bersekongkol melawan presiden dan lembaga negara.”
Selama beberapa dekade, pemerintahannya memastikan impunitas bagi anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, serta pembunuhan massal. Ini termasuk mereka yang diduga bertanggung jawab atas pembantaian tahun 2015 terhadap anggota sekte Kristen, yang dikenal sebagai Hari Ketujuh dalam Terang Dunia, di Gunung Sume di provinsi Huambo.
Pasukan yang sama dituduh pada tahun 2012 oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atas pelanggaran terhadap migran Kongo, termasuk pemukulan, penyiksaan, dan penggeledahan dubur dan vagina yang melanggar hukum.
Warisan pelanggaran hak asasi manusia selama era Dos Santos masih menghantui Angola hari ini, lima tahun setelah ia meninggalkan kekuasaan. Penggantinya, Presiden João Lourenço, belum memperkenalkan reformasi sektor keamanan yang berarti, memberanikan pasukan untuk melanjutkan pelanggaran serius, termasuk serangan kekerasan terhadap aktivis dan penumpasan protes damai.
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
