SURYA.CO.ID, LAMONGAN – Kecemasan atas rencana kenaikan BBM (bahan bakar minyak) terus membayangi masyarakat, meski belum ada antrean apalagi aksi borong (panic buying) di sejumlah SPBU di Lamongan, Rabu (31/8/2022). Hanya, kalangan nelayan sudah membayangkan imbas dari kenaikan harga pertalite dan solar bagi kondisi ekonomi mereka.
Para nelayan mengungkapkan harapannya agar kenaikan harga BBM ditunda sambil menunggu formula yang tepat. Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Tradisional Indonesia (HNTI) Lamongan, Muchlisin Amar ketika dikonfirmasi SURYA.
Muchlisin mengatakan, seharusnya rencana kenaikan BBM ditunda terlebih dulu sambil mencari formula atau solusi tepat. Menaikkan harga BBM sekarang, jelas Muchlisin, kurang tepat sebab kondisi nelayan di Lamongan cukup memprihatinkan.
“Seharusnya itu bisa ditunda sambil mencari formula yang tepat, karena saat ini kondisi nelayan belum beruntung,” kata Muchlisin.
Ia mencontohkan bahwa kondisi ekonomi nelayan bak hancur setelah hasil tangkapan rajungan sejak 6 bulan terakhir anjlok bahkan mengalami penurunan tidak wajar. “Dari harga Rp 130.000, sekarang rajungan tinggal Rp 35.000 per KG,” kata Muchlisin.
Harga serendah itu dipastikan tidak cukup untuk biaya operasional, termasuk untuk membeli BBM. Itu belum ditambah biaya beli umpan dan harga bahan pokok lainnya yang bakal naik bersamaan harga BBM.
Muchlisin yakin, keluhan serupa tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga masyarakat yang bekerja di bidang lain. “Kalau harga BBM naik, pasti selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan lainnya,” ia menekankan.
Meskipun ada bantuan sosial sebagai kompensasi untuk nelayan, menurutnya bantuan tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Muchlisin berharap agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. “Kami berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini, carilah opsi lain selain menaikkan BBM,” ungkapnya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lamongan, Suharjito mempunyai pandangan berbeda. Ia menyatakan, HKTI menyerahkan sepenuhnya kebijakan harga BBM kepada pemerintah karena memang ada hitung-hitungan sendiri.
Kalau memang jadi naik, menurutnya, pihaknya meminta pemerintah tetap memberikan subsidi yang berkaitan dengan hajat hidup petani. “Yang berkaitan dengan pertanian, pemerintah harus mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga BBM, seperti misalnya kebutuhan alat sistem pertanian yang masih menggunakan solar,” kata Suharjito.
Pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM ini. “Jika harga BBM naik, maka petani harus tetap disubsidi untuk kebutuhan BBM pertanian,” tandasnya.
Sementara pantauan di sejumlah SPBU di Lamongan, terutama di jalur poros nasional, dari Nginjen, Deket, Turi, Sukodadi dan Babat, antrean BBM masih normal. Hanya beberapa mobil dan motor yang sedang mengisi BBM.
Tiga SPBU yang berada di jalur poros dan satu SPBU di dalam Kota Lamongan nampak sepi dan masih seperti biasa. Ketua DPD V Hiswana Migas, Ismed Jauhar mengatakan, bahwa stok BBM di Lamongan saat ini masih aman. “Sejauh ini stok masih aman,” kata Ismed. ****
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
