korannews.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah buka-bukaan bahwa anggota parlemen turut menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual dengan harga murah. Untuk itu, pemerintah diminta segera melakukan reformasi terhadap subsidi dan kompensasi energi.

“Kompensasi itu sesungguhnya kalau mau jujur terhadap Pertalite atau Solar subsidi dan sebagainya, bahkan industri pun menikmati kompensasi. Anggota DPR sebagaimana saya katakan menikmati kompensasi. Semua mau beli apapun yang bersentuhan BBM dan listrik kita menikmati itu semua,” kata Said dalam rapat Panja dengan Kementerian Keuangan, Senin (12/9/2022).

Oleh karena itu, Said meminta pemerintah segera menerapkan subsidi tertutup atau subsidi langsung kepada target penerima, bukan lagi subsidi barang atau komoditas secara terbuka seperti saat ini.

“Persoalanya yang selalu kita tuntut ke pemerintah reformasi subsidi ini sudah kita minta dari sejak 2019, 2020, 2021, garis besarnya kan seperti ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan subsidi energi yang diberikan pemerintah selama ini tidak efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan karena lebih banyak tidak tepat sasaran.

“Sayang sekali subsidi dan kompensasi energi belum sepenuhnya tepat sasaran dan malah cenderung kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Kita lihat bagaimana distribusi penerima manfaat dari Solar itu bahkan sampai dinikmati desil terkaya,” ucapnya.

Pada tahun ini, total pemerintah sudah mengeluarkan dana Rp 502,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Di tengah jalan dengan kondisi minyak dunia dan kurs, dana subsidi diperkirakan bisa membengkak menjadi Rp 698 triliun, di mana Rp 195,6 triliun menjadi beban di 2023.

Dari jumlah itu, Febrio menyebut subsidi Solar dan LPG 3 kilogram (kg) tidak mendukung pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Untuk itu, ke depan diinginkan ada evaluasi pemberian subsidi langsung kepada penerima manfaat yang lebih terdata menggunakan aplikasi digital.

“Subsidi Solar dan LPG tidak mendukung untuk kita menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Ini lah menjadi logika yang kuat bagi pemerintah dan DPR untuk mengarahkan subsidi ini dievaluasi terus agar semakin tepat sasaran dan dilakukan pengalihan nilai subsidinya untuk dinikmati oleh masyarakat yang berhak dalam hal ini mayoritas masyarakat miskin dan rentan yang ada di desil 1-4,” jelasnya.

Febrio menyebut BBM subsidi jenis Solar hanya dinikmati oleh 5% rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan. Sisanya, dinikmati oleh orang kaya seperti dunia usaha dan rumah tangga mampu.

“11% dari konsumsi Solar dinikmati oleh rumah tangga. Selebihnya dinikmati oleh dunia usaha (89%). Dari 11% konsumsi Solar yang dinikmati oleh rumah tangga tersebut, 95% dinikmati oleh rumah tangga mampu, hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin,” imbuhnya.

Pertalite juga tidak lebih baik, sebanyak 86% dinikmati oleh rumah tangga di mana 80% yang mampu dan hanya 20% uang dinikmati masyarakat miskin. Begitu juga untuk penikmat LPG 3 kg.

“Mayoritas yang mendapat subsidi LPG 3 kg justru adalah rumah tangga mampu juga. 60% dari konsumsi dinikmati keluarga desil 5-10, 40% termiskin di Indonesia hanya menikmati 40% dari subsidi LPG tersebut,” tandasnya.