Kementerian Agama (Kemenag) menggelar evaluasi pelaksaan ujian PKKPS sebagai upaya peningkatan kendali mutu satuan pendidikan. Evaluasi dibahas bersama di Kuta, Bali pada 28-30 Juni 2022.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Waryono Abdul Ghafur, berharap tahun depan bisa diterapkan sistem evaluasi yang lebih baik. Dia ingin evaluasi ujian PKPPS dilaksanakan berdasarkan pengolahan data yang lengkap dan terintegrasi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Sehingga, dapat diketahui secara statistik distribusi nilai ujian secara perorangan, per lembaga, per kabupaten/kota, maupun per provinsi,” kata Waryono dikutip dari laman kemenag.go.id, Jumat, 1 Juli 2022.
Kepala Sub Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Rahmawati, menuturkan evaluasi digelar untuk merumuskan rekomendasi lengkap berkaitan dengan pelaksanaan ujian. Rekomendasi sejak dari penyempurnaan aspek pendataan, proses pembelajaran, operator di semua unit kerja, sarana dan prasarana, serta kejelasan prosedur.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh provinsi yang mendampingi PKPPS di provinsinya. Sejumlah narasumber hadir, seperti Puspendik, PMPK Kemendikbud-ristek, Dirjen Pendidikan Islam, dan Forum PKPPS se-Indonesia.
“Evaluasi yang dilaksanakan meliputi pendataan, penerapan kurikulum merdeka pada ujian, persiapan implementasi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian dari SK DIrjen 633 tahun 2019,” ujar dia.
Implementasi meliputi materi uji, tata tertib pelaksanaan ujian, dan metode penilaian. Rahmawati menuturkan dalam kegiatan tersebut juga disampaikan tentang persiapan yang perlu dilakukan menjelang Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang akan dilaksanakan pada September dan Oktober 2022.
Dia berharap ANBK 2022 dapat diikuti lebih banyak satuan PKPPS di seluruh Indonesia. Sehingga, meningkatkan eksistensi PKPPS dalam peta pendidikan di Indonesia.
(REN)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
