Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meminta pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah (Kadin Jateng) untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menekan laju inflasi. Ia mengatakan, saat ini inflasi di Jawa Tengah cukup tinggi di angka 4,97% akibat harga bahan pokok melejit.
“Kadin saya minta untuk mereka langsung ke lapangan. Hari ini kita punya problem lingkungan bisnis sedang berubah luar biasa, sangat turbulensi, kemudian inflasi kita sudah berbahaya. Kalau kita bicara nasional itu sudah 3 plus minus 1, ini sudah 4 dan artinya ini sudah merah zonanya,” kata Ganjar usai menerima Pengurus Kadin Jateng di Rumah Dinas Puri Gedeh, Senin (11/7).
Ganjar menjelaskan, beberapa komoditas yang membuat inflasi selain volatile food, di antaranya cabai dan bawang merah. Ia menyoroti kenaikan harga terjadi di tengah komoditas seperti cabai, bawang merah, telur ayam ras tengah surplus di Jateng.
“Kita harus bisa menyesuaikan agar inflasi terkendali. Kadin kita minta terlibat, bagaimana kontrol cabai, siapa sih di industri itu. Bagaimana mengontrol bawang merah, siapa yang ada di industri itu,” jelasnya.
Selain itu, Ganjar meminta Kadin Jateng untuk mengevaluasi kebutuhan dunia dagang dan industri saat ini, khususnya dalam menyikapi kondisi VUCA (volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang sedang terjadi. Ia mendorong Kadin mendesain solusi bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan inflasi.
“Apa kebijakan dari pemerintah, kemudian ada yang mendapatkan insentif dan mana yang harus mendapatkan disinsentif. Maka saya minta kepada Kadin sekarang betul-betul bisa tune in dengan sektor yang ada di pemerintah, dalam hal ini dinas-dinas. Kalau mereka bisa menyampaikan, duduk bersama, mendesain bersama maka harapannya kita bisa mencari alternatif agar kita bisa keluar dari kesulitan ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar menegaskan telah mengambil langkah untuk mengatasi inflasi dengan operasi pasar di enam daerah, yaitu Kota Semarang, Surakarta, Tegal Purwokerto, Kudus dan Cilacap.
Langkah lain yang dilakukan Pemprov Jateng adalah menggerakkan BUMD, misalnya PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) Perseroda dengan memberikan penugasan public service obligation (PSO) agar meng-cover beberapa komoditas yang berpotensi naik harga. Begitu juga terkait potensi kenaikan harga gas dan pupuk.
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
