Kegiatan ini merupakan rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang membahas isu prioritas ketiga. Yaitu tentang arus data lintas negara atau Cross-Border Data Flow (CBDF) dan arus data dengan kepercayaan atau Data Free Flow with Trust (DFFT).
Lokakarya ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi di antara para pemangku kepentingan dalam memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data. Selain itu juga mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFTT dan CBDF.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Lokakarya diikuti oleh delegasi negara anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, asosiasi bisnis, National Knowledge Partners antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kemudian Global Knowledge Partners: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Diskusi tentang arus data lintas negara telah beberapa kali dibahas dalam Kepresidenan G20 sebelumnya. Pada tahun 2019, Presidensi G20 Jepang memulai pembahasan arus data dengan kepercayaan (DFFT) dalam aktivitas transfer data.
Diskusi ini terus berlanjut sampai Presidensi G20 Italia, ketika itu Gugus Tugas Ekonomi Digital mengakui pentingnya mencapai pemahaman bersama terkait arus data bergerak melintasi batas dengan kepercayaan.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan interkonektivitas telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memaksimalkan potensi teknologi baru seperti Big Data Analytic, Internet of Things (IoT), Blockchain, Artificial Intelligent Technology, yang mana data merupakan hal kunci.
“Data adalah kunci untuk membuka pasar digital. Data ibarat koin yang harus kita masukkan sebelum kita dapat menikmati produk digital. Seperti halnya listrik, data saat ini adalah sumber energi bagi ekonomi digital,” ujar Semuel.
Semuel menjelaskan, bahwa setiap negara telah mengembangkan tata kelola perlindungan data pribadi mereka berdasarkan sistem hukum dan budaya masing-masing. Kepercayaan tampaknya menjadi elemen yang perlu digunakan untuk mengatasi kekurangan kerangka hukum yang selaras untuk perlindungan data pribadi.
“Mempertimbangkan pentingnya kesamaan dalam berbagai pendekatan yang berbeda, kami mengadakan lokakarya ini untuk memfasilitasi dialog multistakeholder untuk mendorong semua anggota G20 bertukar pandangan dan pemahaman tentang tata kelola data dan aliran data,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Mira Tayyiba selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair DEWG menyebutkan, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk melanjutkan diskusi mengenai data, mengingat semakin meningkatnya risiko dan permasalahan terkait arus data dari aspek teknis, praktis dan konseptual.
“Dimotivasi oleh kenyataan bahwa internet bukan hanya milik sebagian pemegang kepentingan namun untuk semua orang, maka dengan pertumbuhan internet yang terus meningkat kita semua di sini memiliki kepentingan untuk tata kelolanya dan yang utama dalam implementasinya dari pertukaran data antarpemerintah,” ucap Mira .
Chair DEWG mendorong seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk berpartisipasi aktif menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi Data Free Flow with Trust dan Cross-Border Data Flow. “Saya sangat berharap workshop hari ini dapat menjadi momen bagi kita untuk saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF,” ujarnya.
(CEU)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
