korannews.com – Perekonomian Indonesia dinilai relatif tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk resesi ekonomi global yang diprediksi terjadi pada 2023.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengatakan salah satu tantangan ekonomi yang harus diwaspadai pemerintah lonjakan inflasi.
“Tapi Indonesia lumayan cukup baik ya, cukup resilience terkait dengan inflasi ini. Menurut saya kita bukanlah yang terburuk kalau di kawasan Asia Tenggara atau dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (14/10/2022).
Kenaikan inflasi yang tinggi secara global terdorong oleh konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina dan China-Taiwan. Hal ini dapat mengakibatkan naiknya harga pangan dan energi.
Teguh mengatakan inflasi di Amerika Serikat (AS) dan di Eropa pasti akan dibarengi dengan kebijakan moneter yang ketat dengan manaikan suku bunga oleh bank sentral di masing-masing negara.
Teguh menyebut, inflasi 9 persen yang terjadi di AS menjadi sejarah baru bagi Negeri Paman Sam. Inflasi tinggi ini akan dibarengi dengan pengetatan likuiditas melalui kenaikan suku bunga di AS untuk meredam inflasi, yang pada akhirnya akan diikuti oleh negara-negara lain termasuk Indonesia untuk menaikkan suku bunga.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi September 2022 sebesar 1,17 persen. Adapun secara tahunan pada September lalu inflasi Indonesia mencapai 5,95 persen secara year on year (yoy).
Sementara pada Agustus 2022, inflasi tahunan Indonesia sebesar 4,69 persen secara tahunan. Di kawasan Asia Tenggara, persentase inflasi Indonesia tersebut urutan ke-4 terendah. Vietnam 2,89 persen yoy pada Agustus 2022, Brunei Darussalam 3,8 persen yoy pada Mei 2022, dan Malaysia 4,4 persen yoy pada Juli 2022.
Adapun negara dengan inflasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara adalah Laos 30,1 persen yoy pada Agustus 2022. Kemudian Myanmar 17,78 persen yoy pada Mei 2022, Thailand 7,86 persen yoy pada Agustus 2022, Kamboja 7,8 persen yoy pada Agustus 2022, Singapura 7 persen yoy pada Juli 2022, serta Filipina 6,3 persen (yoy) pada Agustus 2022.
Tantangan berikutnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang menurut Teguh, bukan lagi pilihan tetapi memang sudah harus dilakukan.
Mitigasi pemerintah
Di sisi lain, Teguh mengapresiasi langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga akan membuat perekonomian dalam negeri dapat meminimalkan dampak negatif dari kenaikan harga BBM bulan September 2022.
“Catatan saya, bantuan-bantuan bantalan sosial yang assistance, ada bantuan upah dan juga yang menarik adalah pengendalian inflasinya tidak hanya di level pusat, tapi juga partisipasi daerah. Dengan mitigasi terutama menjamin ketersediaan bahan pokok yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah,” jelas dia.
“Ini saya rasa memberikan harapan akan resiliensi perekonomian Indonesia. Artinya inflasi pasti akan meningkat pasca-kenaikan harga BBM, tetapi yang penting yang perlu dijaga adalah ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokoknya nanti,” tambah Teguh.
Seperti diketahui, ada empat bantuan sosial yang akan disalurkan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu pada Oktober ini, termasuk kompensasi dari kenaikan BBM. Pertama, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Menurut Teguh perlu perluasan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM dan bantuan untuk para pengemudi ojek online.
Di sisi lain Teguh pun memberikan masukan atas bantuan yang dikucurkan pemerintah. Di dalam proses bantuan itu harus ada 3 hal yang harus dipikirkan.
Pertama, tepat waktu. Bantuan harus disampaikan secepatnya agar daya belinya bisa langsung ter-recover karena ada kenaikan.
Kedua, tepat jumlah. :Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan minimal cukup mengembalikan kesejahteraan sebelum adanya kenaikan BBM.
“(Ketiga) Tepat sasaran yang menurut saya perlu perdebatan panjang, artinya memang database yang kita miliki tidak sebagus yang kita bayangkan,” ujarnya.
Adapun dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerah, pemerintah sudah menginstruksikan dinas terkait untuk menjaga pasokan dan memantau ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah dan juga adanya TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).
Di sisi lain, di level daerah peranan pemerintah desa sangat penting dalam menopang perekonomian domestik melalui dana desa. Menurutnya desa adalah salah satu penggerak ekonomi nasional. Berdasar riset yang dilakukan pihaknya, Teguh mengatakan di masa pandemi dana desa berperan penting sebagai bumper perekonomian desa sehingga bisa cepat pulih.
Dia pun memproyeksikan bahwa dampak yang paling berat terjadi pada September dan Oktober 2022. Setelah itu masyarakat akan bisa beradaptasi dan juga pelan-pelan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, Teguh masih optimistis perekonomian sepanjang tahun ini masih bertumbuh di kisaran 5,2-5,4 persen.
“Selain optimis kita perlu tetap waspada agar dampak gejolak perekonomian global ini tidak berdampak besar di perekonomian domestik, pemerintah fokus memperkuat pasar domestik atau mendorong konsumsi domestik, penguatan sektor UMKM dengan perluasan pasar (go digital), dan memacu sektor pariwisata lebih kencang baik bagi wisatawan domestik maupun asing sehingga perekonomian domestik dapat terus bergerak dan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai,” kata dia.
