korannews.com – Presiden Jokowi memberi sinyal kuat dalam mempertimbangkan tawaran minyak murah dari Rusia. Di sisi lain, langkah ini berpotensi membuat RI diembargo Amerika Serikat (AS).

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, langkah ini dapat menambah beban ekonomi. Sebab RI saat ini masih bergantung pada pendapatan ekspor ke negara-negara di Amerika dan Eropa.

“Berbeda dengan China atau India. Mereka memang berhadapan dengan AS tanpa kekhawatiran sama sekali artinya AS hanya mengontrol yang terjadi. Itu karena bargaining position China lebih kuat,” kata Fahmy, kepada, Senin (12/9/2022).

Oleh karena itu, ia tidak menyarankan pemerintah menerima tawaran dari Rusia. Dalam hal ini, Fahmy menyebut, biaya resiko belum diperhitungkan. Tidak serta merta harga minyak yang diimpor lebih murah akan langsung menurunkan harga BBM dalam negeri.

“Bahkan itu jadi mahal, karena beberapa resiko. Biaya resiko belum diperhitungkan di situ, misal seperti sebelumnya Bu Nicke pernah beli langsung minyak Rusia secara B2B. Kemudian kapal dicegat greenpeace dan minyak nggak bisa diturunkan. Itu resikonya lebih tinggi. Belum lagi biaya diplomatik (AS),” ungkapnya.

Apabila pemerintah mengambil langkah ini, menurutnya, kemungkinan untuk BBM dalam negeri turun harga juga sangat kecil bahkan mustahil.

“Saya kira kalau diambil makin berat. Justru bisa akan lebih mahal. Kalau greenpeace mencegat misalnya, atau embargo dari AS-Eropa,” kata Fahmy.

“Biayanya kan lebih tinggi jadi harganya tidak lebih murah dan justru lebih mahal. Dan mustahil menurunkan harga BBM di Indonesia,” tambahnya.

Menyikapi perkara kemungkinan embargo dari AS, Pengamat Energi dari Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemerintah perlu melakukan langkah diplomasi lebih lanjut ke AS dengan harapan sanksi tersebut bisa dihindarkan.

“Mudah-mudahan saja diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu dan kementerian terkait lain bisa berhasil sehingga semua akan baik-baik saja dan kita bisa bebas dari sanksi negara-negara tersebut,” kata Mamit.

Apabila pemerintah bisa meyakinkan pemerintah AS dan sekutunya, Mamit mengatakan, impor minyak Rusia bisa saja aman dilakukan. Dengan demikian, potensi penurunan harga BBM berkemungkinan terjadi.

“Jadi potensi penurunan harga bisa terjadi jika benar harganya lebih murah dari harga pasar dan kita bisa mengimpor dalam jumlah yang besar. Jika perlu semua kebutuhan (minyak) kita impor dari Rusia asalkan tadi kilang kita bisa mengolah minyak dari sana,” ungkapnya.

Mamit menjelaskan, Indonesia merupakan nett importir minyak di mana kebutuhan RI mencapai 1,6 juta BOPD, sedangkan produksinya hanya 620.000 BOPD. Dengan demikian, nilai impor RI masih sangat besar. Potensi penurunan harga BBM bisa terjadi apabila impor dilakukan dalam skala besar.

“Kalau impornya sedikit sedangkan yang lain harga keekonomian maka sama saja, tidak signifikan (penurunan beban subsidi minyak). Tapi untuk BBM umum Badan Usaha wajib menyesuaikan ya. Menggunakan formula dalam KepMen ESDM 62/2020 maka mereka harus mengikuti formula tersebut dan menyesuaikan harganya,” katanya.

Di sisi lain, untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar sendiri, menurut Mamit, akan sulit untuk melakukan penyesuaian harga nantinya lantaran beban kompensasi negara yang begitu besar.

“Kalau BBM JBT dan JBKP saya kira ini yang sulit karena sejauh ini masih besar nilai kompensasi yang harus dibayarkan negara. Kecuali Presiden yang meminta,” tandasnya.