korannews.com – Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membenarkan keterangan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md yang mengatakan dana otonomi khusus (otsus) Papua mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.
“Prof @mohmahfudmd benar, dukungan fiskal utk Papua & Papua barat cukup besar,” tulis Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow, dikutip Sabtu (24/9/2022)
Yustinus menerangkan memang dukungan fiskal untuk Papua dan Papua barat cukup besar diberikan oleh pemerintah. Ia merinci, dalam kurun 2002-2022, Dana Otsus & Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencapai Rp 138,65 triliun, kemudian ditambah komponen lainnya.
“Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 702,30 triliun, & belanja K/L sebesar Rp 251,29 triliun. Total Rp 1.092 t. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua,” lanjutnya.
Yustinus juga mengungkap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke Papua dan Papua Barat menjadi yang tertinggi daripada daerah lainnya. “Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp 14,7 juta/penduduk dan Rp. 10,2 juta/penduduk. Lebih besar dari Kaltim (Rp 4,9 juta), Aceh (Rp 6,4 juta), dan NTT (Rp 4,2 juta),” lanjutnya.
“Maka, penting mengevaluasi 20 thn otsus utk diperbarui. Yaitu lewat peningkatan dan penguatan desain tata kelola yang akuntabel & transparan, peran APIP (melibatkan BPKP) & sinergi antar K/L, pengaturan terkait usulan DTI, serta efektivitas monev & penggunaan sisa Dana Otsus,” terangnya.
Sebagai informasi, keterangan itu muncul karena ramai Mahfud Md mengatakan dana otonomi khusus (otsus) Papua sangat besar. Dia menyebut dana yang digelontorkan pemerintah pusat sejak 2001 untuk otsus mencapai Rp 1.000,7 triliun.
Mahfud menilai pembangunan Papua masih jalan di tempat meski dana otsus sudah digelontorkan dalam nominal besar. Hal itu disebabkan dana otsus diduga dikorupsi.
“Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana otsus banyak yang dikorupsi,” jelas Mahfud kepada wartawan saat berada di Unisma.
Lanjut ke halaman berikutnya soal otsus Papua.
Berkaitan dengan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menerangkan sejak 2002 sampai 2021 dana otsus dan dana khusus infrastruktur yang sudah disalurkan mencapai Rp 138,65 triliun selama periode tersebut kepada Papua dan Papua Barat.
Angka tersebut belum termasuk dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang totalnya mencapai Rp 702,30 triliun selama periode 2005-2021. Juga belum termasuk dengan anggaran belanja yang berasal dari kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 251,29 triliun pada periode 2005-2021.
Hal itu dikatakan pada tahun lalu. Bahkan dalam kesempatan itu Pemerintah memperpanjang dana otsus Papua dan Papua Barat selama 20 tahun. Hal ini diusulkan pada rapat kerja (raker) antara Menteri Keuangan dengan Komite I DPD RI tentang RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (26/1/2021).
