korannews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai bengkaknya anggaran subsidi energi termasuk BBM. Hal itu lah yang menjadi pertimbangan utama kenaikan harga BBM.

Jokowi kembali menegaskan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini dalam kondisi yang tidak mudah. Hampir seluruh negara menghadapi guncangan ekonomi.

“Karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial,” ucapnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9/2022).

Menurut Jokowi situasi ini juga dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah yang tengah dihadapi adalah berkaitan dengan BBM.

“Ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp 17 ribu ada yang Rp 30 ribu. Bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan,” terangnya.

Dari situ Jokowi menjelaskan bahwa anggaran subsidi BBM di Indonesia terus membengkak. Dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka itu pun masih berpotensi bertambah karena hanya untuk menutupi kuota 23 juta kilo liter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar.

“Dan setelah di kalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar ini estimasi akan kurang,” tegasnya.

Menurut Jokowi jika ingin pasokan BBM aman, maka dibutuhkan tambahan anggaran subsidi Rp 195 triliun. Alhasil pembengkakan anggaran subsidi BBM semakin besar.

“Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, pemerintah mengambil keputusan sulit dengan mengurangi anggaran subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga. Jokowi pun meminta pemerintah daerah untuk membantu mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM.

“Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi kabupaten dan kota itu juga ikut secara detil bersama sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini,” tutupnya.