Merdeka.com – Sebanyak 4.500 rumah di Palembang masuk kategori tak laik huni. Pemerintah sempat sedang mengusulkan program perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Palembang Bambang Wicaksono mengungkapkan, rumah-rumah yang masuk dalam kategori itu mayoritas berada di kawasan kumuh yang tersebar di 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Sebagian besar rumah tersebut di bantaran Sungai Musi dengan kondisi semi permanen.
“Dalam catatan kami ada sekitar 4.500 rumah warga yang tak laik huni karena rusak dan tidak memiliki sanitasi,” ungkap Bambang, Senin (29/8).
Dikatakan, rumah tak laik huni akan berdampak pada kesehatan penghuninya. Apalagi, lingkungan pemukiman itu terbilang kumuh sehingga penghuninya mudah diserang penyakit.
“Rumah sehat besar kemungkinan membuat penghuninya sehat, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya mengajukan usulan perbaikan ke pemerintah pusat. Di tahun ini ada 1.564 unit rumah yang diusulkan dengan total pengajuan anggaran sebesar Rp3 miliar.
Setiap rumah diberikan dengan masing-masing perbaikan. Pembangunan rumah baru akan dipatok Rp35 juta, peningkatan kualitas Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk biaya material dan sisanya untuk upah pekerja.
“Jika usulan diterima, perbaikannya dilakukan tahun depan dan sisanya dilakukan secara bertahap di tahun-tahun berikutnya,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng swadaya masyarakat dan memaksimalkan program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
“Dana BAZNAS bersumber dari zakat ASN Pemkot Palembang dan masyarakat. Ada 107 rumah yang diusulkan perbaikan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Palembang Altur Febriansyah mengatakan, perbaikan rumah tak laik huni mesti dilakukan karena berpengaruh pada angka stunting. Saat ini terdapat 16,1 persen stanting di kota itu yang kebanyakan berada di kawasan kumuh.
“Ada keterkaitan antara rumah tak laik huni dan angka stunting karena penghuninya tidak berkecukupan sehingga asupan gizi seadanya bahkan tidak terlalu diutamakan,” pungkasnya.
Baca juga:
Nilai-Nilai Islam jadi Pedoman Menteri Sri Mulyani Entaskan Kemiskinan
Harga Rokok Disarankan Naik untuk Tekan Kemiskinan Rumah Tangga
Sederet Dampak Saat Pemerintah Naikkan Harga BBM Pertalite Cs
Ridwan Kamil Pamer Hasil Kerja Bangun Jabar di Momen HUT RI, Ini Sederet Capaiannya
Airlangga Ajak Pengusaha Nasional Bantu Pemerintah Mengurangi Kemiskinan
Pemerintah Optimis Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024, Ini Caranya
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
