korannews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, demokrasi konstitusional harus menjadi dasar dalam berpemerintahan.
Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Program Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran yang berlangsung di Aula Pemkab Pesawaran , Jumat (23/9/2022).
Suhajar mengatakan, demokrasi konstitusional merupakan pertemuan antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum.
Hal ini perlu menjadi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.
Dia menegaskan, ASN memiliki tugas sebagai pelayan masyarakat. Apa pun jabatan yang diemban, sesungguhnya ASN berperan untuk mengurus rakyat.
“Hanya kedaulatan hukum yang bisa membatasi kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri tersebut.
Suhajar menegaskan, demokrasi konstitusional menempatkan rakyat sebagai pihak yang paling berdaulat.
Oleh karena itu, rakyat perlu diposisikan sebagai inspirasi dan kriteria dalam pembangunan.
“Pada saat Anda (ASN) akan melakukan sesuatu, Anda harus berpikir apakah ini bermanfaat untuk rakyat, dan apakah yang saya kerjakan ini dapat mencapai salah satu tujuan dari empat tujuan bernegara?” ujarnya.
Dalam mengelola kedaulatan rakyat, pemerintah Indonesia menerapkan sistem desentralistik.
Hal ini, kata Suhajar, harus dipahami oleh seluruh ASN, baik yang berstatus pejabat maupun staf.
Terlebih, politik desentralisasi merupakan strategi untuk mencapai tujuan bernegara sejak berjalannya reformasi.
“Jadi kita seperti ini, harus dipahami, karena kalau kita tidak memahami ini kita tidak tahu bertata krama berpemerintahan dan tata cara berpemerintahan,” ucapnya.
Suhajar mengakui telah banyak layanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan baik, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi.
Meski hal itu diakui belum sepenuhnya diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Karena itu, pemerintah daerah termasuk di tingkat kabupaten perlu terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan mudah.
Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM).
Selain itu, perlu juga membangun budaya kerja yang mengacu pada core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Dia menekankan, hal itu penting untuk mencapai visi dan misi masing-masing daerah.
AHY Bicara tentang Kemunduran Demokrasi dan Politik Uang di Rapimnas Partai Demokrat 2022
AHY Bicara tentang Kemunduran Demokrasi dan Politik Uang di Rapimnas Partai Demokrat 2022
Pihak Istana Jawab Sindirian AHY soal BLT Ditiru, Faldo Maldini: Setiap Warga Negara Berhak Menilai
SBY Sebut Pemilu 2024 Berpotensi Curang, Fadli Zon: Pemilu Kita Memang Belum Jujur dan Adil
Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk “Harumkan” Puan Maharani, Sekjen PDIP: Itu hanya Guyonan
Polres Pesawaran Tangkap Pelaku Perampokan dan Penyekapan Pegawai Alfamart Way Ratai Lampung
Kesaksian Warga saat Kereta Api Menabrak Mobil Pajero di Pesawaran Lampung, Saksi Mengaku Kaget
Sudah Bisa Diambil, Ini Cara Cairkan BSU Tahap 2 di Bank Himbara atau Kantor Pos, Cek Syaratnya!
Wanita di Kaltim Dicabuli Kakek, Suami Korban Kaget Anak yang Dilahirkan Ternyata Hasil Pencabulan
Fakta Baru soal Kasus Brigadir J, Polri Sebut Brigjen Hendra Saksi Kunci Obstruction of Justice
Bupati Klaten Sri Mulyani Launching Team & Jersey PSIK Klaten untuk menghadapi Liga 3
2 Kelompok Remaja Terlibat Tawuran di Surabaya, Berawal dari Saling Ejek di TikTok
Perlahan 2 Formasi Mikel Arteta Mampu Angkat Derajat Arsenal, Bukayo Saka Tumpuan Paling Mencolok
