korannews.com – Ketua Nelayan Nusantara Tuna Jaya La Hada mengatakan, untuk sekali melaut, nelayan membutuhkan 90 liter BBM jenis Pertalite. Namun yang mereka terima selama ini hanya separuh dari kebutuhan , 40 liter setiap harinya.
Selama ini para nelayan setempat mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite melalui SPBN Sanggeng yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
La Hada menyebut meski hanya terdapat satu SPBN sebenarnya itu cukup untuk bisa menjawab kebutuhan BBM untuk para nelayan, asalkan kuota yang dipasok oleh Pertamina mencukupi.
Saat ini kuota BBM subsidi jenis Pertalite yang diterima SPBN Sanggeng sebanyak 100 kilo liter per bulan.
Agar kebutuhan BBM para nelayan setempat bisa tercukupi, La Hada mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite di SPBN Sanggeng mejadi 150 kl per bulan.
“Kami sedang menyiapkan data nelayan untuk dijadikan acuan pengusulan penambahan kuota BBM subsidi ke Pertamina,” ujar dia, dikutip dari Antara.
Dengan kondisi keterbatasan BBM subsidi yang tersedia, para nelayan setempat memutuskan untuk bisa melaut dua hari sekali.
Sebelumnya Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua Maluku Edy Mangun mengatakan jajarannya mendukung penuh rencana Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Manokwari untuk menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN/SPBUN) guna memudahkan nelayan setempat mendapatkan BBM.
Edy mengatakan saat ini baru terdapat satu SPBN yang beroperasi di Manokwari untuk melayani ratusan nelayan yang tersebar di sejumlah kawasan di sekitar Manokwari.
Menurut Edy, pembukaan SPBN/SPBUN inisiatifnya bukan dari pihak Pertamina atau pengusaha sebagaimana pengoperasian SPBU, namun penentuan titik lokasinya dilakukan oleh DKP.
“Selama DKP belum menentukan dimana titik dibangun SPBN/SPBUN maka selama itu pula Pertamina belum bisa menyuplai BBM. Memang betul saat ini baru terdapat satu SPBN di Manokwari, sementara nelayan tersebar di banyak tempat, apalagi nelayan terus bertambah dan sebarannya makin meluas,” kata Edy.
Ia mengakui dengan hanya memiliki satu SPBN di Manokwari maka hal itu akan menyulitkan para nelayan untuk mendapatkan pasokan BBM subsidi dengan harga yang cukup murah dan terjangkau.
Apalagi jika SPBN tersebut tidak dikelola secara profesional dengan pengawasan ketat dari DKP maka potensi terjadi pelanggaran dalam hal penyaluran BBM subsidi cukup besar.
“Kalau hanya satu SPBN, yah bisa saja potensi pelanggarannya besar karena mau kuasai sendiri, sementara nelayan yang lain tidak mendapatkan bagian alokasi BBM subsidi. Seharusnya DKP agak keras dalam melakukan pengawasan karena minyak yang disalurkan melalui SPBN juga merupakan subsidi,” jelasnya.
Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada DPKP Manokwari Dedi Aryana mengatakan jajarannya merencanakan membangun tiga SPBN di tiga lokasi untuk mempermudah penyaluran BBM untuk nelayan.
Tiga lokasi yang direncanakan dibangun SPBN yaitu Distrik Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan Distrik Masni.
