korannews.com – Kuasa Hukum korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) Tegar Putu Hena sebut bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sama sekali belum pernah bertemu korban GGAPA.
Adapun sebelumnya Tri Rismaharini menyebutkan bahwa anggaran santunan korban gagal ginjal akut tidak ada di kementerian yang dipimpinnya.
“Jadi prinsipnya begini ya santunan ini pemerintah ini seolah-olah korban ini mengemis-ngemis supaya dapat santunan,” kata Tegar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).
Tegar kemudian mengatakan bahwa Mensos Risma belum sama sekali menjenguk korban GGAPA.
“Tidak sama sekali (Jenguk), yang dilakukan para korban ini mereka hanya berharap agar apa yang dialami anak-anak mereka ini tidak dialami oleh anak-anak yang lain,” jelasnya.
Tegar melanjutkan cara agar kasus GGAPA tidak terulang kembali caranya adalah dengan perubahan kebijakan dengan orang-orang yang bertanggung jawab itu bisa kemudian segera menunjukkan tanggungjawabnya.
“Ini gugatan salah satu langkah saja. Kalau kemudian santunan apa yang akan dibeberkan oleh menteri sosial itukan udah kewajibannya,” kata Tegar.
“Tidak usah diminta seharusnya tidak ada tekanan dilakukan oleh menteri sosial. Kan jobdesknya itu ngasih bantuan, santunan,” tegasnya.
Tegar mengatakan sudah ada arahan oleh Menko PMK malah jawabannya enteng sekali tidak punya anggaran.
“Menurut saya itu pernyataan yang menyakitkan. Bu Risma menambah pejabat publik yang tidak punya empati terhadap rakyat,” tutupnya.
Adapun sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebutkan bahwa anggaran santunan korban gagal ginjal akut tidak ada di kementerian yang dipimpinnya.
Risma menyebutkan Kemensos tidak punya anggaran untuk berikan santunan korban gagal ginjal akut yang masih dirawat hingga sudah meninggal. Risma menyebutkan dana untuk santunan korban gagal ginjal akut tidaklah sedikit.
“Kami tidak ada anggarannya. Uang dari mana anggarannya kalau itu nanti harus cuci darah itu kan enggak hanya sekali harus berkali-kali, uang dari mana kami berat biayanya,” kata Risma saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023) malam.
Risma menyebutkan bahwa hal itu dikarenakan elah dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
“Makanya kemarin saya sudah matur ke Pak Menko PMK, ‘Pak, kami enggak ada uang’. Kalau (santunan) dikasih satu kali, terus dia cuci ginjal, terus dari mana duitnya begitu. Jadi kami tidak ada anggaran untuk itu,” ujar Risma.
Mantan Walikota Surabaya itu menyebutkan anggaran di balai-balai Kemensos turun Rp 300 milliar, bencana turun 50 persen.
“Makanya saya itu harus hati-hati sekali gunakan ini. Karena di balai itu beda dengan beberapa tahun lalu. Setelah saya balai itu benar-benar tempat untuk rehabilitasi, ada ODGJ, orang terlantar, anak terlantar, anak-anak bermasalah dengan hukum, itu benar-benar dan jumlahnya banyak,” jelasnya.
Risma melanjutkan ODGJ di balai Kemensos itu banyak, anak- sakit yang harus dirawat di Jakarta.
“Saya kan harus hitung supaya nanti satu tahun anggaran itu cukup,” tutupnya.
Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran HAM di Kasus Gagal Ginjal Akut Anak, 326 Kasus di 27 Provinsi
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
