KPK Anggap Infrastruktur Indonesia yang Buruk Dampak dari Korupsi

2 menit

Pembangunan infrastruktur Indonesia tengah menjadi sorotan karena kualitasnya yang tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Untuk lebih lengkapnya, simak ulasannya pada artikel berikut ini!

Kualitas infrastruktur Indonesia yang sangat buruk mendapat perhatian sejumlah pihak.

Salah satunya adalah wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alex Marwata.

Ia mengaku prihatian terhadap kondisi infrastruktur tanah air saat ini.

Dirinya menilai hal tersebut terjadi karena korupsi yang sudah menjadi praktik umum dalam proses pembangunan infrastruktur.

Melansir laman kompas.com, simak beritanya di bawah ini!

Penyebab Kualitas Infrastruktur Indonesia yang Buruk

Wakil KPK, Alexander Marwata, menyebutkan bahwa kualitas infrastruktur Indonesia sangat buruk akibat korupsi.

Ia juga menyatakan buruknya infrastruktur disebabkan oleh potongan-potongan yang dilakukan saat tender, penganggaran, hingga pelaksanaan sebuah proyek.

Alex memberikan gambaran bagaimana anggaran sebuah proyek infrastruktur hilang hampir separuh dari yang dicanangkan.

“Jika nilai sebuah proyek kegiatan itu nilainya 100 di dalam kontrak, setidaknya 40 persennya hilang. 10 persen untuk pajak, 10 persen fee, 10 persen keuntungan, dan 10 persen permintaan dari berbagai pihak, termasuk aparat,” kata Alex.

“Jadi, total anggaran yang terpakai adalah 60 persen. Angka ini terbilang sangat bagus karena rata-ratanya di 50 persen saja. Akibatnya, terlihat sejauh mana kualitas infrastruktur kita, sangat-sangat jelek,” lanjutnya.

Faktor Korupsi yang Dilakukan Pejabat Negara

Alex Marwata mengaku prihatin atas proyek infrastruktur Indonesia yang buruk akibat adanya korupsi.

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat banyaknya kasus pejabat korupsi adalah tingginya biaya politik untuk menjadi wakil rakyat atau kepala daerah.

Alex menuturkan bahwa biaya untuk menjadi anggota DPR, DPRD, maupun gubernur butuh dana miliaran rupiah.

“Biaya politik kita itu mahal. Untuk jadi kepala daerah tingkat dua setidaknya butuh Rp20-30 miliar. Sementara untuk jadi gubernur, minimal di atas Rp100 miliar,” ucap Alex.

Walaupun terbilang mahal, dana untuk maju dalam pemilu tidak hanya berasal dari kocek pribadi saja.

Dana tersebut bisa juga berasal dari sponsor.

Kendati demikian, pemberian uang sponsor ini tidaklah gratis karena penyumbang kerap meminta timbal balik.

Salah satunya adalah mendapatkan proyek dan dipermudah perizinan setelah calon kepala daerah yang disponsori berhasil menduduki posisi tertentu.

“Uang sponsor ini diperbolehkan oleh UU. Asalnya bisa dari perusahaan bahkan perorangan. Namun, sumbangan tersebut tidaklah gratis. Ada harapan dari penyumbang, apalagi jika yang menyumbang perusahaan atau kontraktor di daerah,” ujarnya.

***

Semoga pembahasan infrastruktur Indonesia di atas dapat bermanfaat untuk Sahabat 99, ya!

Pantau secara berkala artikel seputar berita infrastruktur lainnya hanya di Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari hunian dijual seperti Ayodhya By Alam Sutera di Alam Sutera, Tangerang?

Wujudkan impian mendapatkan hunian menawan hanya di 99.co/id dan rumah123.com, karena kami selalu #AdaBuatKamu.