korannews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung upaya peningkatan efisiensi logistik melalui integrasi layanan marine nasional.
“Adanya kualitas pelayanan prima yang terstandarisasi pada layanan marine di seluruh Indonesia akan memberikan manfaat efisiensi pada proses bisnis logistik di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Arif mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut tahun 2020-2024, khususnya dalam mendukung konektivitas maritim Nusantara, dengan lebih menitikberatkan pada perwujudan logistik maritim dan peningkatan konektivitas pelayaran.
Dia mengatakan, langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, Dirjen Arif juga meminta seluruh pihak untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam memajukan transportasi laut di Indonesia.
Adapun nilai efisiensi yang dicapai dari adanya kolaborasi dan integrasi akan menguntungkan para pelaku bisnis logistik di industri maritim nasional.
Kemudian nantinya manfaat efisiensi juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia berupa harga berbagai komoditas yang lebih stabil dan lebih terjangkau baik di wilayah barat maupun timur Indonesia.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas harga melalui program tol laut yang telah dimulai dari tahun 2015 hingga saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, pada tahun 2022 sebanyak 33 trayek tol laut sudah berjalan dengan memberikan berbagai kemudahan penggunaan memanfaatkan digitalisasi dan teknologi informasi melalui aplikasi “SITOLAUT”.
Selain program tol laut, Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan PSO Pelni sebanyak 26 trayek, angkutan perintis 117 trayek dan kapal ternak sebanyak 6 trayek.
“Namun demikian, kita harus menyadari bahwa kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya keterbatasan APBN dan rendahnya partisipasi swasta menjadi salah satu tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
Arif juga mengajak semua pihak untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitas dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam mewujudkan Green Port atau pelabuhan berwawasan lingkungan.
Dalam rangka mewujudkan Green Port, salah satu alternatif yang dapat digunakan di pelabuhan dalam mengurangi tingkat emisi di pelabuhan adalah melalui penerapan Fasilitas Listrik Darat atau On-Shore Power Supply (OPS).
Selanjutnya untuk mendukung G20 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, penerapan On-Shore Power Supply diharapkan menjadi salah satu terobosan untuk menanggulangi isu-isu lingkungan yang menjadi fokus G20 yang berkaitan dengan perubahan iklim dan energi global.
“Dengan demikian akan terwujud pelabuhan yang berwawasan lingkungan yang tidak hanya dapat menjamin kelancaran arus barang namun juga mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim,” katanya.
