Capaian 3 Tahun Jokowi-Ma’ruf: Kartu Prakerja Tembus 14 Juta Peserta

korannews.com – Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, hingga saat ini Program Kartu Prakerja sudah disebar kepada 14 juta lebih peserta. Menurutnya, hasil itu sangat signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia.

“Untuk meningkatkan kualitas SDM unggul dengan memberikan pelatihan melalui kartu prakerja dan pengembangan keuangan syariah. Kartu prakerja saat ini jumlahnya sudah lebih dari 14 juta, sungguh sangat signifikan bagi pembangunan SDM,” kata Moeldoko saat jumpa pers tentang capaian pemerintah 2022 di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (20/10).

Enam+

Selain itu, Moeldoko melanjutkan, pemerintah melakukan digitalisasi pengadaan barang dan jasa yang dijalankan secara drastis dengan menggerakkan produksi dan konsumsi dalam negeri.

“Sudah lebih dari 1 juta produk tayang melalui sistem e-katalog dan bela pengadaan atau LKPP pada 2022. Ini perkembangan juga sangat sangat cepat,” ujarnya.

Dengan skema pembelanjaan digital, pemerintah mampu mencegah kemahalan harga barang atau jasa hingga 10 sampai 15 persen. Hal ini sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2021.

“Selain itu juga terjadi efisiensi belanja pemerintah seperti dalam kondisi pengadaan laptop baru di kementerian pendidikan dan kementerian keuangan bisa mencapai penghematan 1,8 triliun,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ada Tambahan Rp 5 Triliun, Kartu Prakerja 2022 Masih Cari 1,4 Juta Peserta

Pemerintah tambahkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk program Kartu Prakerja disisa tahun 2022. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id, Kamis (6/10/2022).

“Kabar baik, kabar baik, kabar baik! Program Kartu Prakerja dengan skema Semi-Bansos masih berlanjut! Artinya, masih besar nih peluang kamu untuk jadi salah satu penerima manfaat Kartu Prakerja hingga akhir tahun 2022 ini. Makanya, buruan daftar Sob kalau belum daftar!,” tulis keterangan @prakerja.go.id.

Dalam postingan itu mengingatkan kembali, bahwa diawal tahun 2022, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mendapat amanah menyalurkan anggaran Rp11 triliun untuk melanjutkan pelaksanaan program dengan skema semi-bansos.

Lantas apakah dana Rp 11 triliun itu sudah habis? Ternyata dana Rp11 triliun sudah 100 persen tersalurkan. Dana ditransfer langsung oleh Bendahara Umum Negara ke rekening bank atau dompet digital penerima manfaat Kartu Prakerja Gelombang 23-44.

Artinya, tanpa kamu sadari, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja kembali mendapat amanah menyalurkan tambahan dana Rp2 triliun. Dana telah tersalurkan pada Gelombang 45.

Kemudian skema Normal kartu Prakerja diundur ke tahun 2023. Kenapa? alasannya karena kondisi ekonomi global masih tidak menentu, sehingga tetap mengoptimalkan Program Kartu Prakerja

Tujuannya untuk mendukung daya beli masyarakat Tetap meningkatkan kompetensi angkatan kerja lewat pelatihan pelatihan yang ada.

Lalu, tambahan anggaran Rp5 triliun bisa untuk berapa penerima manfaat ya? Sederhananya, anggaran Rp 5 triliun di bagi total nilai manfaat yakni Rp 3.550.000 sama dengan total penerima manfaat sebanyak 1,4 juta.

Kemudian, kapan buka gelombangnya? Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menjelaskan, dalam proses penambahan tentunya diperlukan waktu.

“Sabar ya, pembukaan gelombang pasti akan selalu diinfokan pada waktunya di seluruh kanal media sosial Program Kartu Prakerja,” tulis keterangan manajemen Prakerja.

Enam+

Besaran Insentif Kartu Prakerja 2023 Naik Jadi Rp 4,2 Juta

Pemerintah menyiapkan kuota 1,5 juta penerima pada program kartu prakerja di tahun depan. Bahkan nilai bantuan atau insentif kartu prakerja naik menjadi Rp 4,2 juta per individu di 2023.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan besaran bantuan ini terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2023 dengan besaran anggaran disiapkan mencapai Rp 5 triliun. “Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ujar Menko Airlangga melansir laman Setkab, Selasa (4/10/2022).

Besaran insentif kartu prakerja 2023 sebesar Rp 4,2 juta naik bila dibandingkan 2022. Pada 2022, insentif diberikan yakni, biaya mencari kerja, sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan sehingga total 2,4 juta. Selain itu, insentif pengisian survei evaluasi, sebesar Rp 50.000 per survei.

Program kartu prakerja 2023 akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasikan secara daring, luring, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Kartu Prakerja.

Kelanjutan Program kartu prakerja merupakan hasil rapat di mana, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengingatkan kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Terakhir, guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.