korannews.com – Pemerintahan Joe Biden menyetujui proyek pengeboran kontroverisal senilai 8 miliar dolar AS (Rp122,9 triliun) di Lereng Utara Alaska . Padahal, proyek ini banyak ditentang oleh para pecinta lingkungan dan beberapa komunitas penduduk asli Alaska .
Mereka menilai, proyek yang diberi nama ConocoPhillips Willow Project tersebut akan mempercepat kerusakan iklim, dan merusak ketahanan pangan. Namun, Joe Biden Cs tampaknya tak menghiraukan protes tersebut.
Willow Project akan menjadi salah satu yang terbesar dari jenisnya di tanah Amerika Serikat (AS), yang melibatkan pengeboran minyak dan gas di tiga lokasi selama beberapa dekade. Pengeboran dilakukan di National Petroleum Reserve seluas 23 hektare yang dimiliki oleh pemerintah federal dan merupakan lahan publik terbesar yang tidak terganggu di AS.
Proyek ini akan menghasilkan sekitar 576 juta barel minyak selama 30 tahun, dengan puncak 180.000 barel minyak mentah dalam sehari. Ironisnya, ekstraksi ini melibatkan pembekuan kembali lapisan es Arktik yang mencair dengan cepat, untuk menstabilkan peralatan pengeboran.
Hal itu akan menciptakan salah satu “bom karbon” terbesar di tanah AS, yang berpotensi menghasilkan lebih dari 2 kali lebih banyak emisi daripada semua proyek energi terbarukan di tanah publik pada 2030. Proyek itu dapat melepaskan hampir 280 juta metrik ton emisi karbon ke atmosfer.
Artinya, setiap tahunnya, proyek tersebut melepaskan 9,2 juta metrik ton polusi karbon, sama dengan menambahkan hampir 2 juta mobil ke jalan setiap tahun. Apalagi AS sebagai pencemar terbesar kedua di Bumi setelah China, tercatat memancarkan sekitar 5,6 miliar metrik ton karbon dioksida setiap tahun.
Presiden telah dilobi dengan keras oleh industri minyak dan anggota parlemen Alaska untuk menyetujui Willow Project . Pendukung lainnya, termasuk serikat pekerja, perdagangan bangunan, dan beberapa penduduk Lereng Utara, berpendapat bahwa proyek tersebut akan menciptakan sekitar 2.500 pekerjaan dan menghasilkan pendapatan sebanyak 17 miliar dolar AS (Rp261,3 triliun) untuk pemerintah federal.
Sebagian besar kelompok Pribumi di Alaska , termasuk Penduduk Asli Alaska pertama di negara bagian itu yang terpilih menjadi anggota Kongres, Mary Peltola, juga mendukungnya. Dalam keputusannya, Biro Manajemen Lahan Departemen Dalam Negeri mengatakan bahwa persetujuan itu “mencapai keseimbangan” dengan memungkinkan ConocoPhillips untuk menggunakan sewa lamanya di Arktik sambil juga membatasi pengeboran ke tiga dari lima lokasi yang diajukan perusahaan.
Setelah proyek itu diberi lampu hijau oleh Gedung Putih saat masa pemerintahan Donald Trump, seorang hakim federal membalikkan keputusan. Dia memutuskan bahwa tinjauan lingkungan sebelumnya cacat.
Bersamaan dengan tinjauan departemen dalam negeri pada bulan Februari 2023, para pejabat menyatakan “keprihatinan substansial” tentang bahkan dampak rencana yang diperkecil pada satwa liar dan komunitas Pribumi. Dua senator Republik Alaska dan satu-satunya perwakilan kongres negara bagian itu, telah mendesak pemerintah untuk menyetujui proyek tersebut, yang diklaim akan meningkatkan ekonomi negara bagian.
Beberapa organisasi suku Asli Alaska , termasuk Komunitas Inupiat di Lereng Arktik dan Federasi Penduduk Asli Alaska , telah mendukung proyek tersebut karena alasan yang sama.
“Kesepakatan itu akan memungkinkan komunitas kami untuk melanjutkan tradisi, sambil memperkuat fondasi ekonomi kawasan kami selama beberapa dekade mendatang,” ucap menurut Nagruk Harcharek, presiden kelompok Voice of the Arctic Iñupiat.
Akan tetapi, kelompok dan suku lingkungan, termasuk di Nuiqsut, telah membantah bahwa pekerjaan dan uang apapun yang dihasilkan proyek dalam jangka pendek akan dinegasikan oleh kehancuran lingkungan dalam jangka panjang.
Alaska berada di garis depan kerusakan iklim, yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, dan masyarakat yang dikelilingi oleh operasi minyak dan gas sudah menderita akibat kualitas udara dan air yang buruk, kesenjangan kesehatan, dan berkurangnya sumber makanan. Walikota Nuiqsut, Rosemary Ahtuangaruak, yang komunitasnya berpenduduk sekitar 525 orang adalah yang paling dekat dengan pembangunan yang diusulkan.
Dia menjadi lawan yang menonjol, yang menyebut proyek itu sebagai “bencana iklim yang menunggu untuk terjadi”. Dia mengatakan hal itu akan berdampak negatif pada mata pencaharian dan kesehatan anggota masyarakat.
Joe Biden pun menangguhkan penjualan sewa minyak dan gas setelah menjabat, dan berjanji untuk merombak program bahan bakar fosil pemerintah. Namun, pemerintah menjatuhkan penolakannya terhadap leasing, dalam kompromi atas undang-undang iklim tahun lalu.
Begitu juga dengan dua lusin anggota Kongres progresif dari Demokrat yang baru-baru ini menulis pesan kepada Joe Biden , yang memperingatkan bahwa proyek Willow akan “menimbulkan ancaman signifikan bagi kemajuan AS dalam masalah iklim”. Kelompok itu meminta presiden untuk memblokir “proyek yang salah dipahami dan salah arah”.
Pemerintahan Joe Biden telah menawarkan lebih sedikit areal untuk disewakan daripada pemerintahan sebelumnya. Namun, para pencinta lingkungan mengatakan pemerintah belum melakukan cukup banyak.
Menteri dalam negeri AS, Deb Haaland menolak berkomentar langsung tentang Willow Project , tetapi mengatakan bahwa “tanah publik adalah milik setiap orang Amerika, bukan hanya satu industri”.
Peningkatan ekstraksi minyak dan gas di wilayah Alaska telah mempengaruhi populasi karibu, yang diburu oleh beberapa komunitas di daerah tersebut untuk subsisten.
Penolakan juga datang dari para juru kampanye lingkungan dan perwakilan Pribumi yang mengatakan proyek itu secara fatal merusak agenda iklim Joe Biden . Secara keseluruhan, proyek ini diprediksi dapat menciptakan sekitar 260 juta ton gas rumah kaca selama masa pakainya, setara dengan menciptakan sekitar 70 pembangkit listrik tenaga batu bara baru.
“Menyetujui Willow Project adalah penyimpangan yang tidak dapat diterima dari janji Presiden Joe Biden kepada rakyat Amerika tentang keadilan iklim dan lingkungan,” kata direktur eksekutif Evergreen Action, Lena Moffitt.
“Setelah semua yang telah dilakukan pemerintahan ini untuk memajukan aksi iklim dan keadilan lingkungan, sungguh memilukan melihat keputusan yang kita tahu akan meracuni komunitas Arktik dan mengunci polusi iklim selama beberapa dekade yang tidak mampu kita tanggung,” tuturnya menambahkan.
Begitu juga koordinator penjangkauan sosial di Sovereign Inupiat untuk kelompok Living Arctic, Sonia Ahkivgak yang mengkritik persetujuan pemerintah Joe Biden . Apalagi, persetujuan itu datang, ketika Kementerian Dalam Negeri AS mengumumkan akan melarang pengeboran minyak dan gas di masa depan di Samudra Arktik AS, serta melindungi jutaan hektare tanah Alaska yang dianggap sensitif bagi masyarakat asli.
“Persetujuan pemerintahan Joe Biden memperjelas bahwa seruannya untuk aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati adalah pembicaraan, bukan tindakan,” ucapnya.
“Satu-satunya solusi yang masuk akal untuk darurat iklim adalah menolak proyek bahan bakar fosil baru seperti Willow. Pertarungan kami sudah lama dan juga baru saja dimulai. Kami akan terus menyerukan penghentian Willow karena kehidupan masyarakat lokal dan generasi mendatang bergantung padanya,” ujar Sonia Ahkivgak menambahkan.
Kementerian Dalam Negeri AS juga merekomendasikan versi proyek yang diperkecil, dengan mengurangi jumlah lokasi pengeboran dari lima menjadi tiga. Menurut ConocoPhillips, Alaska dianggap sebagai opsi yang layak.
“Willow adalah bom karbon yang tidak dapat dibiarkan meledak di Arktik,” ungkap Karlin Nageak Itchoak, direktur regional senior di organisasi nirlaba Wilderness Society.
Menurut Gerakan Asli, sebuah kolektif akar rumput yang berbasis di Alaska , pengembang Willow telah melakukan sedikit penelitian tentang dampak proyek kumulatif di lereng Arktik Alaska , tempat kelahiran 60.000 kawanan karibu Danau Teshekpuk, yang merupakan sumber makanan yang penting secara historis. Penduduk Nuiqsut, komunitas Penduduk Asli Alaska terdekat, telah berbicara tentang ikan yang sakit, karibu yang kekurangan gizi, dan kualitas udara beracun, yang secara langsung disebabkan oleh ekstraksi minyak dan gas yang ada di tanah air mereka.***
