korannews.com – Pejabat tinggi Gedung Putih dan kepala Biro Perlindungan Finansial Konsumen (CFPB) pada Rabu menyerukan otoritas negara bagian Amerika Serikat untuk mendukung usaha pemerintah federal menumpas biaya tersembunyi yang dibebankan perusahaan kepada konsumen.
Seruan tersebut merupakan bagian dari usaha pemerintahan Presiden Joe Biden mengurangi atau menghilangkan “biaya sampah”, biaya tersembunyi yang membuat konsumen harus membayar lebih dari harga produk sebenarnya yang mereka beli.
Beberapa badan pemerintah AS telah bertindak terkait hal tersebut, seperti CFPB yang akan mengusulkan peraturan untuk menghilangkan sebagian besar biaya keterlambatan kartu kredit, dan Departemen Transportasi yang akan mewajibkan maskapai penerbangan menunjukkan di muka semua biaya yang akan mereka pungut dari pelanggan.
Biden telah menegaskan komitmennya untuk terus memajukan isu tersebut di tingkat federal, namun Gedung Putih pada Rabu menyatakan bahwa tindakan pemerintah negara bagian juga penting untuk menghilangkan “pungutan yang tidak perlu, tidak terhindarkan, dan tidak terduga” dari ekonomi AS.
Untuk mendukung upaya tersebut, Gedung Putih mengundang ratusan anggota dewan legislatif negara bagian untuk menghadiri sebuah rapat virtual pada Rabu siang waktu setempat.
Pada rapat tersebut, beberapa anggota dewan akan menjelaskan tindakan yang mereka lakukan untuk menghilangkan biaya tersembunyi, seperti dengan memperkuat pengawasan, mengesahkan undang-undang baru, atau mengubah kontrak mereka dengan pihak ketiga.
Pemerintah AS juga akan menerbitkan sebuah panduan mengenai kebijakan apa saja yang bisa dilakukan otoritas negara bagian untuk menghilangkan biaya tersembunyi.
“‘Biaya sampah’ tersebut, yang tidak ditunjukkan di muka dan hanya muncul setelah konsumen memutuskan membeli sesuatu, menyamarkan harga produk asli dan melemahkan daya kompetisi pasar yang merupakan fondasi ekonomi AS,” sebagaimana panduan tersebut.
Direktur FCPB Rohit Chopra akan menyampaikan pernyataannya pada rapat yang akan disiarkan langsung tersebut. Sementara itu, penasihat ekonomi domestik Biden, Susan Rice, dan penasihat ekonomi barunya, Lael Brainard, akan turut serta dalam agenda itu.
Sebelumnya, pada sebuah surat tertanggal Selasa (7/3), Menteri Perumahan dan Pengembangan Kota AS Marcia Fudge mendesak penyedia perumahan dan otoritas daerah untuk melindungi penyewa dari biaya tersembunyi dan tidak diperlukan yang amat memberatkan penyewa berpendapatan rendah.
Sumber: Reuters
