Para pejabat pemerintah dari puluhan negara, Kamis (14/7), melangsungkan pertemuan di Belanda dengan kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk membahas cara terbaik mengoordinasikan upaya-upaya untuk membawa para pelaku kejahatan perang di Ukraina ke pengadilan.
Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan militernya telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran mulai dari pembunuhan di kawasan pinggiran Bucha di Kyiv hingga serangan-serangan mematikan terhadap fasilitas-fasilitas sipil, termasuk pengeboman 16 Maret di sebuah teater di Mariupol yang menurut penyelidikan Associated Press kemungkinan menewaskan hampir 600 orang.
Associated Press dan FRONTLINE, yang melacak berbagai insiden di Ukraina, sejauh ini telah menghitung sedikitnya ada 338 kejadian yang berpotensi dianggap kejahatan perang.
Dalam sebuah pernyataan Rabu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta Moskow untuk menghentikan deportasi paksa di wilayah Ukraina yang dikendalikan oleh Rusia, dengan mengatakan sekitar 900.000 hingga 1,6 juta orang Ukraina telah “diinterogasi, ditahan, dan dideportasi secara paksa” ke Rusia.
“Tindakan Moskow tampaknya direncanakan dan seperti yang pernah dilakukan Rusia di Chechnya dan kawasan-kawasan lain,” kata Blinken. “Operasi `penyaringan’ yang digelar Presiden Putin memisahkan keluarga, menyita paspor Ukraina dan mengeluarkan paspor Rusia adalah upaya nyata untuk mengubah susunan demografis bagian-bagian Ukraina.”
Blinken mengatakan Putin dan pemerintahnya “tidak bisa dibiarkan terlibat dalam pelanggaran sistematis tanpa hukuman. Akuntabilitas adalah keharusan. Inilah sebabnya mengapa kami mendukung upaya otoritas Ukraina dan internasional untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengamankan bukti-bukti kekejaman. Bersama-sama, kami berdedikasi untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan perang dan kekejaman lainnya.”
Sekitar 40 negara dari Uni Eropa dan berbagai penjuru dunia akan diwakili pada konferensi Kamis itu, yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra, Jaksa ICC Karim Khan dan Komisaris Kehakiman Uni Eropa Didier Reynders.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy diperkirakan akan berbicara kepada perwakilan-perwakilan pemerintah melalui pesan video sebelum mereka bertemu secara tertutup untuk membahas koordinasi penyelidikan dan pengumpulan bukti sewaktu ICC dan berbagai negara menggelar penyelidikan kejahatan perang. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
