Evaluasi
Reporter Alinea.id sudah berusaha menghubungi pihak PT TransJakarta, salah satunya Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta Anang Rizkani Noor, untuk melakukan konfirmasi. Namun, tidak ada respons hingga laporan ini diterbitkan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, anggota DPRD dari PDI-P di komisi terkait telah menyampaikan bakal memanggil direksi PT TransJakarta.
“Supaya bisa melihat secara utuh persoalan yang sebenarnya kayak apa,” ujarnya saat dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (26/7).
Menurut Gembong, kecelakaan yang terus terjadi mengharuskan jajaran direksi PT TransJakarta dievaluasi karena mengindikasikan pengawasan tak berjalan. “Saya khawatir direksi yang ada di TransJakarta orang yang tidak memahami persoalan transportasi,” katanya.
Gembong menuturkan, ada tiga hal yang perlu dievaluasi, yakni rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan pramudi bus TransJakarta. “Satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan untuk melakukan pengawasan terhadap driver-driver di lapangan,” ucap dia.
Rekrutmen pramudi bus TransJakarta, katanya, harus dilakukan secara objektif. Jika proses tersebut berjalan baik, maka hasilnya akan mengikuti.
Dihubungi terpisah, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan rentetan kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta bukan cuma kesalahan sopir. Menurut Tigor, ada pula persoalan di manajemen pengelolaan layanan TransJakarta.
“Itu yang harus dievaluasi. Ini salah urus,” katanya, Selasa (26/7).
Pengelolaan yang dimaksud Tigor, seperti operasional dan kerja sama dengan operator mitra TransJakarta. Ia menduga, jajaran direksi PT TransJakarta tak mengawasi operator-operator mitra dengan baik.
Lebih lanjut, bila operasional tak dilakukan dengan baik, bukan tak mungkin pramudi bus TransJakarta bekerja lebih dari delapan jam. Menurutnya, hal tersebut sama saja menyalahi aturan ketenagakerjaan yang menentukan jam kerja hanya delapan jam, dengan istirahat minimal sejam.
Bila jam kerja pramudi dihitung mulai berangkat dari pol sampai isi bahan bakar dan kembali pulang ke pol, maka mereka bisa bekerja lebih dari 10 jam.
“Kan persoalannya berarti di manajemen operasional dan pengawasan para operator partner-nya. Jangan cuma menyalahkan atau menghukum sopir,” ujar dia.
“Dulu ada petugas di dalam bus yang bisa membantu sopir, itu kan sekarang sudah enggak ada.”
Ketiadaan petugas yang sangat membantu mengawasi kondisi di jalan tersebut, menurut Tigor, membuat sopir tak maksimal dalam bekerja. “Saya pikir sudah saatnya manajemen Transjakarta harus dievaluasi jajaran direksinya,” ucapnya.
Edukasi menyeluruh
Tigor mengatakan, jika jajaran direksi sudah tak maksimal bertugas, sebaiknya dilakukan pergantian.”Banyak orang yang punya pengalaman dan kemampuan,” tutur dia.
Pengamat transportasi Muslich Zainal Asikin sepakat jika DPRD DKI Jakarta memanggil jajaran direksi PT TransJakarta. Hal itu, ujar Muslich, perlu dilakukan sebagai bagian dari keterbukaan publik. Ia berharap, jajaran direksi yang dipanggil juga termasuk direktur teknis.
“By name, by status, sehingga ketika memberikan keterangan publik juga tidak ada unsur politik, betul-betul harus profesional. Kalau salah, ya akui salah,” katanya, Selasa (26/7).
Muslich menerangkan, perbaikan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi masalah kecelakaan berulang yang melibatkan bus TransJakarta. Hal itu tak hanya berlaku untuk TransJakarta, tetapi juga pengguna jalan lainnya.
Sebab, kata Muslich, pelanggaran seperti pengendara masuk jalur bus TransJakarta masih sering terjadi. Padahal, tindakan itu mengancam keselamatan. Oleh karenanya, edukasi kepada masyarakat tak boleh dihentikan.
“Jadi, jalan keluarnya harus diperbaiki secara bersama-sama,” ujar dia. “Kalau hanya TransJakarta saja yang dilakukan edukasi dan perbaikan, kecelakaan akan terus terjadi.”
Selain itu, Muslich menyarankan agar penumpang diedukasi juga terkait standar operasional prosedur. Di sisi lain, manajemen PT TransJakarta, kata dia, perlu memperhatikan istirahat para pramudi untuk menekan risiko kecelakaan.
Bahkan, ia menyarankan, perlu ada larangan bagi pramudi yang punya pekerjaan ganda, sebagai upaya memastikan jam istirahatnya terjamin. “Kalau pekerjaan (sopir) double, harus dipastikan sebelum dia bertugas di TransJakarta, sudah dapat istirahat yang cukup,” tuturnya.
Selanjutnya, Muslich berharap pihak manajemen PT TransJakarta sudah melakukan prosedur pengecekan kesehatan, sebelum sopir bertugas. “Misalnya, mesti dicek tekanan darahnya,” ucap dia.
Terlepas dari itu, Muslich mengatakan, sejauh ini infrastruktur TransJakarta sudah relatif baik. Jalan untuk bus melaju sudah dipisahkan, meski di jalur-jalur tertentu masih disatukan dengan pengendara lain.
“Kondisi bus saya kira juga relatif bagus. Kalaupun ada di sana-sini kurang, (itu) wajar,” katanya.
Artikel ini bersumber dari www.alinea.id.
